MENUMBALKAN PENDIDIKAN DEMI PIRING MAKAN

Oleh : Muklis Ahmad 

Awal tahun 2026 menjadi saksi lahirnya sebuah standar ganda yang melukai rasa keadilan kolektif bangsa. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk langsung bertransformasi menjadi ASN PPPK adalah bentuk pragmatisme politik yang mengabaikan etika pengabdian. Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG), negara seolah-olah sedang membangun sebuah "kasta baru" dalam birokrasi, di mana kedekatan dengan program strategis nasional menjadi jalan pintas menuju kesejahteraan, melangkahi antrean panjang mereka yang telah lama berdarah-darah di lapangan.

Ketimpangan ini terlihat sangat memuakkan ketika kita menengok nasib para guru honorer yang hingga kini masih terkatung-katung dalam ketidakpastian. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini telah memberikan masa muda dan energi mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan upah yang seringkali tidak manusiawi. Namun, alih-alih mendapatkan apresiasi yang setimpal, mereka justru dipaksa menyaksikan bagaimana orang-orang baru di SPPG dengan mudahnya mendapatkan status yang selama ini mereka impikan melalui proses yang terkesan "karpet merah".

Secara sosiologis, kebijakan ini menciptakan luka batin yang mendalam pada sektor pendidikan. Guru bukan sekadar profesi administratif, melainkan penjaga nalar publik. Ketika pemerintah lebih memilih mengamankan logistik piring makan daripada martabat pengajar, pesan yang tertangkap sangat jelas: perut lebih penting daripada otak. Prioritas yang timpang ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan manajemen tambal sulam; memperbaiki gizi fisik namun membiarkan gizi kesejahteraan bagi para pendidik mengalami "stunting" birokrasi yang kronis.

Lebih jauh lagi, diskriminasi pengangkatan ASN ini berpotensi memicu gelombang pengunduran diri atau penurunan kualitas pengajaran secara masif. Guru honorer yang merasa dikhianati oleh sistem tidak akan lagi memiliki motivasi yang sama dalam mendidik. Jika negara bisa dengan cepat menciptakan formasi dan anggaran untuk ribuan pegawai SPPG yang baru seumur jagung, maka argumen "ketiadaan anggaran" untuk guru honorer kini sah menjadi sebuah kebohongan publik yang nyata. Ketersediaan dana ternyata bukan masalah kapasitas, melainkan masalah kemauan politik (political will).

Menutup mata terhadap ketimpangan ini adalah langkah mundur bagi visi Indonesia Emas 2045. Gizi yang baik memang diperlukan untuk pertumbuhan anak, tetapi tanpa guru yang sejahtera dan dihormati, anak-anak tersebut hanya akan menjadi generasi yang kuat secara fisik namun rapuh secara intelektual karena dididik oleh sistem yang tidak menghargai keadilan. Pemerintah harus segera merombak skema pengangkatan ASN 2026 agar tidak terjadi dikotomi antara "pegawai program favorit" dan "pegawai pengabdian lama", sebelum benih kebencian sosial ini tumbuh menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.